"Kami meminta Menkeu menghentikan wacana kenaikan gaji para pejabat yang dimulai dari Presiden. Ini contoh bentuk kekurangempatian kita kepada masyarakat yang kesusahan," ujar Ketua DPP Hanura, Akbar Faisal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2011).
Menurut Akbar, sikap Menkeu kurang tepat. Apalagi dilakukan setelah Presiden SBY curhat soal gajinya yang tidak naik selama tujuh tahun.
"Ini tidak elok hanya karena Presiden mengeluh kemudian semuanya bersemangat 'sudah dirancang dari tiga tahun yang lalu'," kritiknya.
Menurutnya, rencana Menkeu menaikkan gaji pejabat akan menuai protes masyarakat. Respons berlebihan terhadap pernyataan Presiden yang berisi keluhan sangat aneh di mata masyarakat.
"Kalau begini dalam pendekatan politik artinya Presiden melakukan testing the water. Semakin aneh jika pejabatnya kemudian mengikuti," tandasnya.
Sebelumnya, Menkeu memastikan besaran gaji presiden akan dinaikkan pada tahun ini. Ini dilakukan karena memang selama 7 tahun ini, gaji presiden belum mendapatkan kenaikan.
"Tahun ini naik. Untuk anggarannya, sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah dianggarkan. Namun soal remunerasi pejabat ini belum selesai karena masalahnya kompleks," ujar Menkeu Selasa 25 Januari lalu.
Menkeu mengatakan, kenaikan gaji presiden ini penting, karena jika tidak maka pejabat-pejabat negara lain akan sulit memperoleh kenaikan gaji apabila gaji presiden sebagai kepala pemerintahan tidak dinaikkan.
(van/lrn)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
0 komentar:
Posting Komentar